Oleh: fatkhurrohim | April 12, 2008

Exhibition: Furniture Indonesia

Kendala Regulasi Menunggu Solusi

both-ekslusive-lantai-2.jpgSEJUMLAH problem yang muncul dalam regulasi ekspor furniture Indonesia menarik untuk diungkap sebagai bahan pembelajaran, baik bagi pelaku industri maupun pembuat kebijakan. Dalam beberapa hal, pemerintah memberikan sejumlah wewenang kepada asosiasi. Akan tetapi, wewenang tersebut belum bersentuhan langsung dengan kepentingan industri. Paling tidak, masih ada beberapa kendala ekspor yang harus dibenahi. Di antaranya kebijakan pajak untuk pengambilan barang sample, kebijakan yang terkait dengan perbankan dan kebijakan ekspor bahan baku.

Regulasi pajak untuk pengambilan barang sample ekspor memang dirasakan amat memberatkan kalangan industri furniture. Pasalnya, pajak untuk kasus ini sangat besar dan termasuk dalam pajak barang mewah. “Ketika barang sample dari luar negeri diambil kembali, kita dikenai pajak barang mewah yang besarnya antara 50-70 persen. Ini ‘kan mahal sekali. Seharusnya ‘kan dibebaskan saja,” papar Ketua Umum Asmindo, Ambar Tjahjono.

Selain itu, Ambar juga mengharapkan agar beberapa kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dapat menjadi solusi persoalan yang terkait dengan perbankan. Misalnya, untuk mencairkan Letter of Credit (LC) exit saja diperlukan waktu yang terlalu lama. Padahal, para pelaku industri furniture Indonesia hampir 80 persennya tergolong dalam sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Artinya, para pelaku industri ini membutuhkan dana tunai yang cepat untuk menyediakan biaya produksi dan mengembangkan bisnisnya.

Mengenai bahan baku furniture, saat ini baru terdapat kebijakan di ranah industri furniture rotan. Dulu, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor bahan baku rotan secara bebas. Akibatnya, pengusaha furniture rotan banyak yang gulung tikar, terutama di Cirebon, karena kelangkaan bahan baku. Saat ini, pemerintah telah menetapkan bahwa hanya bahan baku rotan yang tidak dipergunakan saja yang boleh diekspor. “Kran ekspor bahan baku rotan sudah diperkecil, karena hanya bahan baku yang tidak digunakan yang diekspor. Jadi industri tersebut bisa berjalan,” jelas Ambar.

Sebenarnya, kebijakan ekspor rotan ini pun masih berpotensi menimbulkan masalah. Pasalnya, bahan baku yang dianggap tidak bisa digunakan di Indonesia, ternyata di luar negeri bisa digunakan untuk produksi. Kalau ini benar terjadi, pelaku bisnis furniture Indonesia harus bisa belajar dari negara tujuan ekspor tersebut. “Meski demikian, saya menilai sebenarnya pemerintah sudah berbenah, dan hasilnya sudah cukup bagus. Buktinya, infrastruktur sudah mulai berjalan, pungli pun sudah berkurang. Bea pajak barang sample pun sudah selesai. Hanya tinggal dituangkan dalam bentuk aturan tertulis,” ungkapnya.

Meskipun kadangkala peta persoalan ekspor dan industri furniture Indonesia tampak rumit, namun bukan tidak mungkin benang kusut persoalan itu bisa diurai dan dicarikan jalan tengahnya. Sudah saatnya pemerintah dan pelaku industri duduk bersama untuk mencari solusi. “Kalau berbicara soal ekspor, harus ada pemerintah, pihak perbankan, duta besar atase perdagangan luar negeri dan pelaku industri itu sendiri. Sebab, bagaimanapun juga, pertumbuhan nilai ekspor furniture kita tergantung dari kerjasama mereka,” kata Ambar Tjahjono. [] FATKHURROHIM


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: